Tangerang - Salah satu cara memilih calon anggota legislatif (caleg) berkualitas adalah dengan melihat cara dia berkampanye, terutama bagi caleg petahana, demikian kata Pengasuh Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Ananta Wahana di Tangerang, Kamis (1/8).
Ananta juga mengatakan bahwa biaya kampanye seorang caleg petahana rata-rata sebesar Rp 250 juta untuk waktu lima tahun masa kerja atau 60 bulan.
“Sehingga, jika ada seorang caleg petahana mengeluarkan biaya kampanye lebih dari jumlah tersebut, masyarakat harus mulai kritis. Dari mana asal dana kampanye tersebut?” ujarnya.
Pendapat itu juga pernah disampaikan Ananta saat menjadi pembicara dalam acara diskusi kebangsaan di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Banten, Rabu (31/7). Pembicara lain dalam diskusi itu adalah pengamat politik dari Universitas Tirtayasa, Banten, Ichsan Achmad. Diskusi itu digelar terkait dengan peluncuran Gerakan Anti-Politik Uang oleh Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis.
Menurut Ananta, untuk caleg wajah baru yang harus lebih giat lagi berkampanye, tentu memerlukan dana kampanye lebih banyak lagi. Tapi, jika dia mengeluarkan uang lebih dari Rp 250 juta untuk kampanye, patut dipertanyakan bagaimana dia akan mengembalikan uang itu jika sudah terpilih sebagai wakil rakyat.
“Sehingga, menjadi penting bagi rakyat untuk mengerti berapa pendapatan seorang caleg, karena yang digunakan untuk membayar gaji mereka jika terpilih nanti adalah uang rakyat. Para caleg juga harus transparans atas pendapatan yang diperoleh, karena itu adalah uang rakyat. Pemilih harus cerdas dan jangan membeli kucing dalam karung,” ujarnya.
Sedangkan, Ichsan Achmad mengatakan, 80 persen caleg DPRD berasal dari kalangan pengusaha. Di sisi lain, para pengusaha memiliki prinsip untuk mencari untung. Jadi, bukan tidak mungkin tujuan mereka menjadi wakil rakyat adalah untuk menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, rakyat harus cerdas dalam mengidentifikasi, memilih, dan menentukan calon wakil mereka di parlemen nanti. Rakyat harus benar-benar melihat calon wakil mereka yang bersih dari korupsi.
“Menjadi wakil rakyat dibutuhkan ketulusan hati, karena memang ingin memperjuangkan nasib rakyat. Wakil rakyat bukan tuan, tetapi pelayan rakyat. Setidaknya pelayan bagi orang-orang yang memilih dia. Hanya saja, kita bisa melihat berapa banyak anggota legislatif yang terkena kasus korupsi dari tingkat kecil sampai besar,” ujarnya.
Ananta juga mengatakan bahwa biaya kampanye seorang caleg petahana rata-rata sebesar Rp 250 juta untuk waktu lima tahun masa kerja atau 60 bulan.
“Sehingga, jika ada seorang caleg petahana mengeluarkan biaya kampanye lebih dari jumlah tersebut, masyarakat harus mulai kritis. Dari mana asal dana kampanye tersebut?” ujarnya.
Pendapat itu juga pernah disampaikan Ananta saat menjadi pembicara dalam acara diskusi kebangsaan di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Banten, Rabu (31/7). Pembicara lain dalam diskusi itu adalah pengamat politik dari Universitas Tirtayasa, Banten, Ichsan Achmad. Diskusi itu digelar terkait dengan peluncuran Gerakan Anti-Politik Uang oleh Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis.
Menurut Ananta, untuk caleg wajah baru yang harus lebih giat lagi berkampanye, tentu memerlukan dana kampanye lebih banyak lagi. Tapi, jika dia mengeluarkan uang lebih dari Rp 250 juta untuk kampanye, patut dipertanyakan bagaimana dia akan mengembalikan uang itu jika sudah terpilih sebagai wakil rakyat.
“Sehingga, menjadi penting bagi rakyat untuk mengerti berapa pendapatan seorang caleg, karena yang digunakan untuk membayar gaji mereka jika terpilih nanti adalah uang rakyat. Para caleg juga harus transparans atas pendapatan yang diperoleh, karena itu adalah uang rakyat. Pemilih harus cerdas dan jangan membeli kucing dalam karung,” ujarnya.
Sedangkan, Ichsan Achmad mengatakan, 80 persen caleg DPRD berasal dari kalangan pengusaha. Di sisi lain, para pengusaha memiliki prinsip untuk mencari untung. Jadi, bukan tidak mungkin tujuan mereka menjadi wakil rakyat adalah untuk menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, rakyat harus cerdas dalam mengidentifikasi, memilih, dan menentukan calon wakil mereka di parlemen nanti. Rakyat harus benar-benar melihat calon wakil mereka yang bersih dari korupsi.
“Menjadi wakil rakyat dibutuhkan ketulusan hati, karena memang ingin memperjuangkan nasib rakyat. Wakil rakyat bukan tuan, tetapi pelayan rakyat. Setidaknya pelayan bagi orang-orang yang memilih dia. Hanya saja, kita bisa melihat berapa banyak anggota legislatif yang terkena kasus korupsi dari tingkat kecil sampai besar,” ujarnya.
sumber: beritasatu.com
.jpg)
0 comments:
Post a Comment